Tantangan

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai

penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian

memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga

perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian

Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting

dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan

pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan

memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula,

dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam

hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah

mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas

pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan

pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Walapun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah

yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan

komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor. Pengalaman negara tetangga

menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut.

Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai

swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara

saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode

15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang

setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13% di 1998. Selain itu seperti

tercatat dalam hasil studi baru-baru ini, ranting pemilik usaha kecil/ pertanian

industrial, hortikultura, perikanan, dan peternakan, yang sekarang ini berkisar

54% dari semua hasil produksi pertanian, kemungkinan besar akan

berkembang menjadi 80% dari pertumbuhan hasil agraris di masa yang akan

datang. Panen beras tetap memegang peranan penting dengan nilai sekitar

29% dari nilai panen agraris. Tetapi meskipun disertai dengan tingkat

pertumbuhan hasil yang tinggi, panen beras tidak akan dapat mencapai lebih

dari 10% nilai peningkatan pertumbuhan hasil1.

Tantangan bagi pemerintahan yang baru adalah untuk menggalakan

peningkatan produktifitas diantara penghasil di daerah rural, dan

menyediakan fondasi jangka panjang dalam peningkatan produktifitas secara

terus menerus. Dalam menjawab tantangan tersebut, hal berikut ini menjadi

sangat penting:

1. Fokus dalam pendapatan para petani; titik berat di padi tidak lagi dapat

menjamin segi pendapatan petani maupun program keamanan pangan;

2. Peningkatan produktifitas adalah kunci dalam peningkatan pendapatan

petani, oleh karena itu pembangunan ulang riset dan sistem tambahan

menjadi sangat menentukan;

3. Dana diperlukan, dan dapat diperoleh dari usaha sementara untuk

memenuhi kebutuhan kredit para petani melalui skema kredit yang

dibiayai oleh APBN;

4. Pertanian yang telah memiliki sistem irigasi sangat penting, dan harus

dipandang sebagai aktifitas antar sektor. Pemerintah perlu memastikan

integritas infrastruktur dengan keterlibatan pengguna irigasi secara

lebih intensif, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk

mencapai panen yang lebih optimal hingga setiap tetes air;

5. Fokus dari peran regulasi dari Departemen Pertanian perlu ditata ulang.

Kualitas input yang rendah mempengaruhi produktifitas petani;

karantina diperlukan untuk melindungi kepentingan petani dari

penyakit dari luar namun pada saat yang bersamaan juga tidak

membatasi masuknya bahan baku impor; dan standar produk secara

terus menerus ditingkatkan di dalam rantai pembelian oleh sektor

swasta, bukan oleh pemerintah.

Bidang- Bidang Penting yang perlu

diperhatikan

Peran utama Departemen Pertanian dalam membina hubungan

kerja sama dengan pemerintah daerah. Departemen Pertanian secara

jelas mempunyai peranan penting dalam usaha menjawab tantangan di atas.

Program-program dari Departemen Pertanian harus dilengkapi dengan

1 Agriculture Sector Review Indonesia, August 2003, Carana Corporation for USAID.

Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia

Indonesia Policy Briefs – Ide-Ide Program 100 Hari

bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya,

pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam

pemgimplementasian program, organisasi produsen di pedesaan yang

bergerak di bidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi partner

penting demi mendukung proses perubahan ini. Cara ini memerlukan usaha

terpadu lebih besar dan kerjasama dari Departemen Pertanian dan

Departemen pemerintah lainnya yang menangani infrastruktur, pemasaran

pertanian, proses pertanian, fasilitas perdagangan. Dengan desentralisasi,

staf dinas di kabupaten telah dipindahkan ke tingkat pemeritahan lokal,

bersamaan dengan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan, seperti

penyuluhan, regulasi (contoh: standar input, kualitas produk [pemeriksaan

mutu daging], karantina), dan pelaporan statistik. Departemen Pertanian

pusat sedang mengkaji ulang peranannya dalam menanggapi permasalahan,

dengan fokus yang lebih besar pada penyediaan fasilitas, rangka kerja

kebijakan dan penggunaan sumber daya. Departemen Pertanian mempunyai

peranan penting dalam menjamin bahwa sistem nasional tersebut dapat

dipertahankan dan dibentuk khusus untuk penyediaan barang-barang publik,

terutama dalam rangka penyuluhan, regulasi dan penelitian dalam bidang

pertanian. Setiap sistem ini berada di bawah tekanan yang berat.

Perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih

lanjut. Diperkirakan sekitar 24 juta hektar lahan kering memiliki potensi

yang belum dikembangkan. Rumah tangga miskin di daerah ini memiliki

tingkat ketergantungan lebih tinggi pada pertanian, karena sektor

perekonomian yang bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang.

Diversifikasi di dalam hal ini menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan

yang merangsang tumbuhnya usaha peternakan, tumpang sari sayuran,

penanaman kembali hutan-hutan di daerah-daerah kecil dengan tumbuhan

berkayu dengan nilai tinggi, serta difersifikasi kacang mete atau buah-buahan.

Seluruh usaha tersebut dapat berperan serta untuk mencapai penghasilan

yang lebih stabil, dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Terdapat bermacam-macam kesempatan untuk menunjang pertumbuhan di

daerah-daerah tersebut. Sebagai contoh, antara tahun 1996-2002, walaupun

terjadi krisis ekonomi, konsumsi makanan per kapita di Indonesia meningkat

sebanyak 8% secara riil. Peningkatan tersebut dialami oleh bahan makanan

dengan nilai tinggi seperti produk peternakan, buah-buahan, sayur-mayur,

ikan, lemak dan minyak, dan makanan siap saji. Di lain pihak, konsumsi per

kapita bahan makanan dengan nilai rendah malah menurun. Perubahan ini

telah mendorong perkembangan pesat supermarket, yang mana telah

mempengaruhi struktur produksi pertanian, penyiapan, penanganan dan

pemasaran. Hal yang serupa terjadi dalam ekspansi pesat hasil pertanian biji

coklat, kacang mete dan biji kopi, terlebih lagi setelah tahun 1997.

Perkembangan ini menunjukan adanya kebutuhan untuk membentuk

kerjasama dengan sektor swasta baik lokal maupun internasional yang

menciptakan kesempatan untuk mengurangi beban penyediaan pelayanan

dari badan pemerintah. Aspek penting bagi pertanian di daerah-daerah

tersebut adalah meningkatnya fokus pada usaha pertanian yang menghasilkan

uang dan akhirnya ketertarikan dari pihak swasta untuk membiayai

pengembangan ini. Hal ini memerlukan kualitas produksi yang lebih baik.

Hal ini tentunya memerlukan mekanisme regulasi pemerintah yang lebih

baik (dalam kerjasama dengan pihak swasta), dan juga akses lebih mudah

untuk mendapatkan pinjaman bank. Departemen Pertanian dapat

mendukung agribisnis dan sistim pemilikan pertanian skala kecil yang

kompetitif dan efisien melalui pengembangan rangka kerja efektif yang legal,

diatur oleh regulasi (misalnya untuk mengamankan hak properti, dan

pelaksanaan kontrak) dan institusional, untuk mempromosikan

komersialisasi dan integrasi vertikal.

Memperkuat kapasitas regulasi. Departemen Pertanian mengatur dan

mengawasi berbagai standar yang mempengaruhi produktifitas petani

(misalnya mencegah agar pupuk palsu, bibit bermutu rendah, dan pestisida

berbahaya tidak beredar di pasar; melaksanakan sistim karantina untuk

mencegah penularan penyakit binatang ternak dan tanaman dari luar) dan

melindungi konsumen produk pertanian (misalnya melalui inspeksi mutu

daging). Kerangka regulasi Indonesia untuk hal-hal tersebut telah cukup

berkembang, akan tetapi diperlukan perhatian untuk pembangunan

kapasitas, pemeliharaan integritas sistim nasional dengan desentralisasi, dan

fokus pada penyediaan bantuan bagi pemilik skala kecil untuk memenuhi

ketentuan spesifikasi perdagangan. Pasar swasta tergantung pada lingkungan

yang memiliki regulasi efektif dan efisien, termasuk didalamnya

pengelompokan kelas mutu dan standar, keamanan makanan, bio-safety,

dan regulasi lingkungan hidup, untuk mengurangi harga transaksi. Akan

tetapi, regulasi saja tidak mencukupi, harus juga disertai dengan kerjasama

bersama para pedagang, pengolah dan penghasil dalam suatu sistim regulasi

diri. Departemen Pertanian perlu mendukung adanya sistim regulasi produk

pertanian yang kompeten dan fungsional, yang mana juga penting tidak hanya

untuk perlindungan dan keamanan konsumer domestik, tetapi juga untuk

mendapatkan dan memelihara akses ke pasar internasional, terutama karena

negara pengimpor secara bertahap terus memperketat persyaratan kualitas/

keamanan produk makanan. Tanpa adanya perhatian yang khusus, fokus

peningkatan hasil produktivitas petani demi peningkatan kesejahteraan

petani akan gagal apabila ada pembatasan jalur ke pasar.

Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian. Pertumbuhan

produktifitas di daerah pedesaan adalah dasar utama bagi pengentasan

kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini membutuhkan sistim yang solid dalam

proses produksi, adaptasi dan pemerataan teknologi yang dibutuhkan oleh

produser berskala kecil. Penelitian pertanian yang kuat dan sistim penyuluhan

sangat penting untuk menggerakan produktivitas ke jalur pertumbuhan yang

lebih pesat. Sistim penelitian pertanian di Indonesia terdiri dari pusat

penelitian komoditas nasional dan institut adaptasi di tingkat wilayah. Akan

tetapi, pengeluaran utnuk penelitian pertanian di Indonesia turun secara

drastis sejak awal tahun 1990an dibandingkan dengan negara tetangga.

Pengeluaran riil untuk penelitian pertanian umum di 2001 tidak lebih besar

dari tahun 1995. Saat ini, kedudukan tingkat pengeluaran untuk penelitian

pertanian tersebut, dihitung dalam persentasi dari PDB dan total pengeluaran

negara untuk pertanian, termasuk paling rendah di antara negara asia lainnya.

Indonesia menyediakan sekitar 0,1% dari PDB sektor pertanian untuk

membiayai penelitian pertanian di dalam negeri (bahkan lebih rendah

dibandingkan dengan Bangladesh, dan jauh dibawah tingkat rekomendasi

1%); dan, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang menyediakan

lebih dari 10% dari total pengeluaran negara untuk sektor pertanian untuk

mendukung penelitian pertanian, maka porsi di Indonesia kurang dari 4%.

Tantangan yang langsung dihadapi di dalam sistim penelitian pertanian adalah

untuk: (i) menaikkan tingkat total pengeluaran umum untuk membiayai

penelitian berskala nasional walaupun saat ini terdapat berbagai proyek

penelitian yang dibatalkan; (ii) menjelaskan tanggung jawab pembiayaan

publik untuk institusi adaptasi di tingkat wilayah; (iii) melawan efek

Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia

desentralisasi atas kenaikan biaya operasional administrasi di tingkat lokal;

(iv) meremajakan proporsi besar peneliti senior yang akan segera pensiun;

(v) mengintegrasi kapasitas penelitian pertanian sektor swasta sebagai bagian

dari strategi nasional; (vi) memperkuat strategi penelitian bioteknologi; dan

(vii) sementara menggalakan penggunaan dan penelitian pada berbagai jenis

beras, perlu pula menyeimbangkan pengembangan komoditas selain beras.

Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian. Seperti

halnya sistim penyuluhan di negara-negara lainnya, Indonesia menghadapi

tantangan besar dalam pengembangan mekanisme institusional yang efektif

dalam menyalurkan teknologi yang sesuai bagi produsen berskala kecil.

Walaupun pengalaman dalam pelayanan bantuan pertanian masih sangat

minim, bukti-bukti kuat yang mendukung manfaat desentralisasi penyuluhan

terus bertambah, termasuk yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat

umum. Serangkaian debat dan ekperimen pengelolaan yang positif telah

diadakan. Termasuk didalamnya pergeseran ke metode partisipasi,

penyaluran input dan teknologi sampai dengan pembagian pasar dan awal

informasi serta teknologi. Terlihat pula adanya perluasan pelayanan yang

dikelola secara terpusat sampai pelayanan yang didesentralisasi, serta

pergeseran ke arah privatisasi penyuluhan. Privatisasi pelayanan penyuluhan

akan memainkan peranan lebih penting di sub-sektor lahan kering penghasil

pertanian yang mendatangkan uang di daerah timur Indonesia, serta produksi

komoditas ekspor yang lebih didukung oleh sektor swasta. Staf penyuluhan

umum saat ini bertanggung jawab kepada pemerintahan propinsi yang

sekarang bekerja berdasarkan 2 model: (1) servis penyuluhan umum dibawah

suatu organisasi perwakilan, dan (2) kapasitas penyuluhan yang dipilah-pilah

ke beberapa badan yang berorientasi ke produk dan independent. Model

yang pertama didukung oleh Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian

dan Kehutanan (DAFEP) dengan dana dari Bank Dunia, akan tetapi kurang

dari sepertiga pemerintahan propinsi yang memilih model tersebut sampai

saat ini. Tingkat kualifikasi pendidikan untuk penyuluh-penyuluh publik

sedang ditingkatkan, tetapi tampaknya kompensasi jauh menurun sejak

adanya desentralisasi, dengan turunnya jumlah personel berkualifikasi yang

mencari lapangan pekerjaan di tempat lain. Iklim politik dewasa ini di Indonesia

juga berperan serta dalam penyediaan lingkungan yang kondusif bagi

serangkaian organisasi produsen pedesaan (RPOs) dibandingkan dengan

keadaan sebelumnya. Pemerintah, khususnya pemerintah setempat, terus

mencari jalan untuk menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi

tersebut, tetapi juga menghadapi kesulitan, karena cepatnya perubahan yang

terjadi di dalam organisasi berorientasi keanggotaan tersebut. Untuk semua

inisiatif diperlukan cara-cara untuk menentukan hubungan mana yang lebih

baik antara penelitian pertanian dan penyuluhan; pemisahan fungsi di dalam

organisasi di Departemen Pertanian (antara IAARD dan AAHRD) telah

menghambat usaha dalam memusatkan perhatian atas berbagai masalah yang

diahadapi petani dan juga menentukan agenda penelitian, serta penyebaran

hasil penelitian yang efektif. Proposal Pengerjaan Petani melalui proyek

Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI), yang dikembangkan oleh

Departemen Pertanian dan didukung oleh Bank, menjawab serangkaian

masalah-masalah di atas, dan akan bertujuan untuk menggiatkan penelitian

pertanian dan penyuluhan, dan dengan demikian, memperkokoh hubungan

antara agribisnis dan komunitas pertanian.

Mendukung pertumbuhan ICT. Inisiatif untuk mengembangkan teknologi

informasi dan komunikasi (ICT) di daerah rural membuka kesempatan bagi

penyaluran informasi ke komunitas pedesaan, memperbaiki hubungan antar

penelitian dan penyuluhan, serta mendukung pengembangan daerah

pedesaan. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman

di negara lain. Contohnya, India telah melalui proses pengembangan inisiatif

informasi dan komunikasi di daerah pedesaan beberapa tahun terakhir.

Berbagai macam model, didukung baik oleh sektor umum maupun swasta,

telah diuji-coba dengan sukses. Misalnya adalah satu model dari ITC,

perusahaan swasta besar, yaitu e-choupal initiative, adalah intervensi

informasi teknologi terbesar yang dimiliki suatu perusahaan di daerah

pedesaan India. Dengan menyampaikan informasi secara langsung dan

pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan

kemampuan petani dalam membuat keputusan, e-choupal membantu

menyelaraskan antara hasil pertanian dan kebutuhan pasar, serta menuju

tercapainya perbaikan kualitas, produktifitas, dan meningkatkan

pendeteksian harga. Dimulai tahun 2000, e-choupal sekarang ini telah

mencakup 6 negara bagian, 25.000 desa, dan melibatkan 2,5 juta petani. Di

dalam 10 tahun kedepan, ITC memperkirakan akan dapat mencapai 15 negara

bagian dengan lebih dari 100.000 desa (1/6 dari total desa-desa di India)

dan membantu 10 juta petani. Tantangan yang dihadapi dalam

mengembangan ICT di India sama dengan di Indonesia – jaringan yang buruk,

infrastruktur rural yang lemah dan kapasitas sumber daya manusia yang

rendah. Akan tetapi, inisiatif ICT di daerah pedesaan telah melambung di

India dalam kurun waktu 5-8 tahun terakhir ini. Kios di daerah pedesaan

berfungsi sebagai pusat komunikasi, pusat pelatihan virtual, pusat bantuan

untuk pengusaha di daerah pedesaan, tempat perdagangan, pusat layanan

finansial dan asuransi, dan lain-lain. Proyek-proyek ini memberikan pengaruh

penting untuk kawula muda, wanita dan anak-anak secara tidak langsung.

Dengan adanya desentralisasi dan lingkungan politik serta institutional yang

baru di Indonesia, kemungkinan pengembangan ICT di Indonesia untuk

mendukung pembangunan daerah pedesaan sangatlah besar.

Usaha Departemen Pertanian untuk menyediakan bantuan dana yang sesuai

melalui dana APBN yang didekonsentrasikan adalah langkah menuju arah

yang tepat; selain itu juga harus mengembangkan alat DAK untuk bekerja

sama dan membantu pemerintah daerah. Departemen Pertanian telah

menggunakan asas desentralisasi, tetapi pengembangan alat-alat bantu baru

saja dimulai, seperti insentif fiskal yang memudahkan kerja kolaborasi

dengan pemerintah sub-nasional untuk mendukung program pertanian.

Walau begitu, cara pendekatan ini tidak digunakan secara proaktif dalam

memantau reformasi. Yang digunakan adalah dana terdekonsentrasi yang

diserahkan ke distrik-distrik dengan beberapa syarat. Jenis kerjasama dana

bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan ini adalah pendekatan praktis

yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Sementara itu,

Departemen Pertanian harus melaksanakan manajemen yang kuat dan tetap

mengacu kepada cara pendekatan tersebut. (misalnya pondasi strategi yang

matang, tujuan hasil yang jelas, pengawasan dan pertanggungan-jawaban).

Disamping itu, inisiatif Departement Pertanian baru-baru ini yaitu

mengembangkan DAK untuk memenuhi kebutuhan pertanian harus

didukung secara penuh, dengan tujuan untuk menetapkan standar nasional

dalam memperbaiki mutu pelayanan.

Sumber daya Departemen Pertanian dialokasi ulang agar pemutaran dana

bagi grup petani dapat lebih efektif digunakan jika diarahkan melalui

penyaluran dana yang sesuai ataupun mekanisme DAK. Unit Departemen

Pertanian pusat secara agresif juga telah menggunakan transfer langsung

dana APBN ke rekening bank milik grup petani untuk membiayai kegiatan

Indonesia Policy Briefs – Ide-Ide Program 100 Hari

produksi yang dibantu oleh unit teknis. Diperkirakan sekitar 40% dari APBN

Departemen Pertanian 2002 menggunakan mekanisme transfer tersebut.

Dukungan untuk penyaluran dana ini berasal dari para reformis di dalam

Departemen Pertanian itu sendiri, serta dari DPR, yang memandang cara ini

sebagai satu jalan untuk menyalurkan dana tersebut langsung kepada yang

berhak dan secara bersamaan menghindari penyalahgunaan dan kebocoran

dana yang selalu terjadi di dalam usaha publik memperoleh penyaluran

proyek tersebut. Sumber-sumber ini umumnya disediakan dalam bentuk

dana bantuan sebagai mekanisme pemutaran kredit di tingkat grup petani.

Akan tetapi, sumber-sumber dana tersebut di alokasikan ke hasil produksi

tertentu saja, tanpa adanya perhatian yang cukup untuk mencapai finansial

mikro yang stabil. Hal ini berdampak pada pembayaran kredit yang buruk,

dan penurunan mutu dana bantuan yang diputarkan. Kepentingan nasional

akan terpenuhi dengan cara terbaik jika program transfer langsung dikurangi

dan sumber-sumber Departemen Pertanian pusat disalurkan langsung untuk

memfasilitasi sistim nasional yang kuat dalam penyediaan kepentingan umum

(penelitian, regulasi, dan penyuluhan) berbentuk suatu kerjasama dengan

provinsi, dengan menggunakan dana bantuan sesuai sebagai insentif atau

mekanisme DAK.

Menjamin berlangsungnya manajemen irigasi. Departemen Pertanian

berperanan penting dalam kerjasama dengan institusi terkait lainnya dalam

menghadapi masalah utama ini yaitu bertambah langkanya sumber air yang

mengakibatkan lambatnya pertumbuhan hasil pertanian yang teririgasi.

Tantangan dalam menghadapi langkanya sumber air diperbesar dengan terus

bertambahnya biaya dalam penyediaan sumber air yang baru, pencemaran

tanah di daerah irigasi, penipisan persediaan air tanah, polusi air dan

penurunan mutu ekosistem yang berhubungan dengan air, serta pemborosan

penggunaan air di tempat suplai air yang telah selesai dibangun. Kelalaian

pemeliharaan melalui pembiayaan O&M secara sistematik telah

mengakibatkan sedikitnya sepertiga dari 3 juta hektar skema irigasi hasil

rancangan pemerintah, telah direhabilitasi sebanyak 2 kali selama 25 tahun

teakhir ini, serta penggunaan sumber air yang tidak memperhatikan prinsip

keberlanjutan. Batas air bagian atas di Indonesia juga mengalami penurunan

mutu sebagai akibat hilangnya lapisan tumbuhan pelindung karena

penggundulan hutan dan praktek pengelolaan tanah yang buruk. Erosi

bagian atas lereng yang curam, terutama di Jawa di asosiasikan dengan

hilangnya lapisan tumbuhan pelindung dan menyebabkan pendangkalan

sungai-sungai, waduk dan kanal irigasi, yang pada akhirnya menimbulkan

bencana banjir. Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia telah

mengembangkan model pengelolaan air lokal yang menempatkan

perkumpulan pengguna sumber air sebagai pusat pengambilan keputusan,

di dalam suatu kerjasama yang erat dengan pemerintah setempat.

Pengalaman menunjukan bahwa jenis asosiasi tersebut efektif dalam

meningkatkan efektifitas penggunaan air, yang mengakibatkan produktivitas

lebih tinggi, penggunaan air yang inovatif (diversifikasi pertanian,

pengembangan perikanan, dan lain-lain); kesempatan lebih baik untuk

menciptakan penghasilan; mempertahankan usaha pencegahan; dan

kerjasama yang lebih positif antara pemerintah setempat, komunitas petani

dan perwakilan di tingkat nasional. Model ini telah diuji-coba dan disebarkan

secara bertahap ke banyak propinsi di Indonesia. Walau begitu, karena

aktivitas ini mempunyai karakter antar-sektor, Departemen Pertanian

didorong untuk mengembangkan lebih jauh keberhasilan tersebut, serta

memperluas kerjasama dan koordinasi dengan perwakilan lainnya yang

memiliki otoritas per sektor dalam pertanian irigasi dan dukungan terhadap

pemerintah setempat, khususnya dengan Departemen Pekerjaan Umum, serta

Departemen Dalam Negeri. Selain itu, jaminan keamanan dan hukum untuk

melindungi hak kebiasaan informal setempat atas sumber air akan menjadi

syarat demi terciptanya proses yang teratur, adil dan transparan dalam

mengalokasi ulang sumber air, agar dapat secara terus menerus memenuhi

kebutuhan masyarakat yang berubah-rubah. Hal ini akan memerlukan

pemantapan manajemen sumber air melalui organisasi yang sedang

berkembang (Balai PSDAs) agar dapat mengelola sumber air yang langka

dan mengalokasikannya secara optimal.

Memperbaiki infrastruktur rural. Sementara tanggung jawab untuk

penyediaan infrastruktur pedesaan, khususnya jalan raya di daeral rural,

bukanlah tanggung jawab Departemen Pertanian, jelas terlihat bahwa investasi

infrastruktur daerah setempat yang menjadi penghubung penting antara pasar

dan pusat pelayanan, telah melambat secara tajam, mengakibatkan deteriosasi

fasilitas yang telah dibangun. Walaupun titik berat pembangunan telah

ditempatkan pada pembangunan jalan penghubung penting, pengembangan

dan perbaikan jaringan jalan di daerah pedesaan dibutuhkan dengan segera.

Jalan penghubung antara desa dan pasar sangat dibutuhkan di daerah

pedesaan untuk mendukung intensifikasi pertanian. Jalan-jalan di kabupaten

berjumlah sekitar 72% dari jaringan jalan terdaftar; hampir separuhnya berada

di kondisi buruk atau ditelantarkan, dan hanya sekitar 19% berada dalam

kondisi bagus. Bukti dari Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya

menunjukan bahwa di daerah rural, pendapatan lebih tinggi dari hasil nonagraris

terjadi di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur pedesaan yang

baik yang disebabkan oleh hubungan kuat antara pertanian-bukan pertanian,

rural-urban, dan pengembangan usaha kecil menengah.2 Terlebih lagi, hasil

studi mengindikasikan bahwa tingginya biaya transaksi di Indonesia, yang

disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infrastruktur rural yang buruk,

mengakibatkan rendahnya bagian petani. Hanya sebesar 25%-30% dari nilai

kotor untuk hasil produk yang memiliki nilai tinggi.

2Rosegrant, M.W. and Hazell, P.B. 2000. Transforming the Rural Asian Economy:

The Unfinished Revolution, Asian Development Bank. Oxford University Press.

 

*sumber : http://siteresources.worldbank.org

About these ads