1. Koperasi dan Senjata Pertahanan Ekonomi Rakyat

Beberapa hari terakhir, redaksi Berdikari Online menampilkan dua artikel ‘klasik’ mengenai koperasi, yang masing-masing ditulis oleh Mohammat Hatta dan DN Aidit. Bila dicermati, ada kesamaan dan perbedaan dari kedua tokoh nasional tersebut dalam memandang persoalan koperasi. Kesamaannya adalah melihat koperasi sebagai “alat pertahanan ekonomi rakyat miskin” dalam gempuran kapitalisme. Dengan koperasi, rakyat dapat menyatukan dan mengorganisasikan potensi-potensinya sehingga lebih mampu bertahan. Sementara perbedaannya adalah tentang peran strategis koperasi ketika dihubungkan dengan situasi penghisapan oleh imperialisme. Berbeda dari Hatta, menurut DN Aidit, koperasi tidak dapat dijadikan “satu-satunya sandaran untuk memakmurkan rakyat” tanpa melikuidasi terhadap monopoli imperialisme.

Terlepas sementara dari pendapat kedua tokoh tersebut, hari ini kita melihat dan mengalami realitas ekonomi yang semakin menghimpit rakyat miskin. Harga barang-barang kebutuhan melambung tanpa mampu diatasi pemerintah, akibat penguasaaan pasar oleh kaum kapitalis-monopolis. Produksi-produksi skala kecil dihancurkan oleh persaingan bebas yang tidak mengenal belas kasihan. Sementara rakyat dengan perekonomian menengah ke bawah, begitu sulit mengakses kredit dari perbankan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang coba diperkenalkan terbukti tidak efektif dan hanya menjangkau sejumlah kecil masyarakat. Pemerintahan neoliberal cenderung menempatkan bank semata sebagai alat yang membantu monopoli (perampasan) ekonomi oleh kapitalisme industri maupun kapitalisme dagang.

Di sisi lain, keberadaan koperasi yang telah diangkat tinggi dalam konstitusi negara, ternyata dijalankan secara sembarangan sehingga menimbulkan banyak persoalan. Fungsi dan jenis koperasi seharusnya mampu memfasilitasi anggota-anggotanya untuk mengakses kredit yang mudah dan berbunga rendah (koperasi kredit), memperoleh barang-barang kebutuhan juga secara mudah dan murah (koperasi distribusi), serta mengorganisir produksi yang efisien (koperasi produksi). Namun sering kita temui kasus perkembangan koperasi yang mandeg, tidak dapat berkembang maju untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi anggotanya. Bahkan tidak sedikit kasus koperasi papan nama yang sekadar menjadi sasaran korupsi oleh pengurusnya. Situasi seperti di atas tentu berdampak negatif terhadap kepercayaan rakyat terhadap koperasi. Persoalan ini, mungkin, dapat ditarik asal-usulnya pada orde baru, yang menjadikan koperasi sebagai pemanis berpenampilan kerakyatan dalam perampokan besar-besaran atas ekonomi nasional oleh segelintir kroni pejabat dan kaum imperialis.

Namun, tentu saja, persoalan-persoalan ini tidak berlaku mutlak di semua tempat, karena ada juga koperasi-koperasi yang tetap dapat berkembang dan berperan positif sesuai kebutuhan anggotanya. Koperasi sebagai usaha bersama, seperti disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945, sebenarnya telah memberikan ciri sosialistik, dalam pengertian membentuk relasi ekonomi yang setara di antara anggotanya; atau, adanya kepemilikan dan pengelolaan secara bersama. Selain itu, tidak seperti usaha ekonomi lainnya, tekanan fungsi koperasi juga bukan untuk mengakumulasi keuntungan, sehingga bisa terlepas dari beban keharusan berkompetisi. Meski demikian, tantangan untuk berkompetisi senantiasa hadir dalam masyarakat kapitalis terlebih dalam wujud kapitalisme-neoliberal yang berlaku saat ini.

Dalam wujud kapitalisme liberal, yang terjadi sebenarnya bukanlah kompetisi ekonomi, melainkan pencaplokan modal besar terhadap modal kecil, dan pemerintah justru memfasilitasi terjadinya pencaplokan-pencaplokan tersebut melalui berbagai kebijakan ataupun pembiaran. Oleh karena itu, pembangunan koperasi perlu ditekankan kembali sebagai “senjata pertahanan” ekonomi rakyat miskin, dalam perjuangan melawan monopoli imperialisme sekarang. Tantangan yang dihadapi tentunya tidak ringan. Disamping membutuhkan keuletan dan kedisiplinan para anggota, koperasi juga haruslah cerdik menghindarkan diri dari usaha pencaplokan oleh modal swasta besar yang senantiasa mengintai. Selain itu, strategi bertahan ini harus disertai strategi menyerang imperialisme di lapangan politik.

2. Flashback Koperasi dan UMKM Di Tahun 2011 : Solusi Untuk Masalah Tenaga Kerja

Entah disadari atau tidak, sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi sandaran perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia juga diserap atau menggantungkan hidupnya di sektor ini.

Meski pemerintah seakan memandang sebelah mata atau tergolong minim dalam memberikan dukungan, namun sektor koperasi dan UMKM terus tumbuh. Bahkan sebelumnya, sektor ini terbukti mampu terus bertahan meski menghadapi dampak badai krisis moneter pada 1998 dan akhir 2008 lalu. Dengan kata lain, sebenarnya sektor koperasi dan UMKM sudah bisa mandiri. Dalam hal ini, dengan minimnya dukungan sektor ini masih bisa bertahan bahkan semakin menggeliat.

Berdasarkan suatu analisis, sektor operasi dan UMKM yang sebagian besar bergerak di usaha informal ini diperkirakan akan tetap menjadi andalan untuk menyerap banyak tenaga kerja. Artinya, dengan sumber daya apa adanya serta kemampuan kreativitas serta inovasi yang terbatas, koperasi dan UMKM tetap bisa menampung jutaan, bahkan puluhan juta angkatan kerja baru pada 2012 dan tahun-tahun berikutnya.

 

Sektor ini juga termasuk tidak diskriminatif terhadap latar belakang tenaga kerja. Mau lulusan pendidikan rendah atau tinggi serta laki-laki atau perempuan maupun tua atau muda, semua bisa berkecimpung di sektor koperasi dan UMKM.

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 117,4 juta orang, tetapi yang berkerja baru mencapai 109,7 juta orang. Namun, hingga saat ini, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah masih mendominasi. Jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah sekitar 54,2 juta orang atau 49,40 persen. Sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma tercatat sekitar 3,2 juta orang (2,89 persen) dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang (5,15 persen).

Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia hanya mampu bekerja di level bawah yang tidak memerlukan keahlian khusus, seperti di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta menjadi buruh dan usaha sektor jasa. Sektor-sektor ini termasuk juga bergerak di koperasi dan UMKM.

Kesempatan kerja pada 2011-2012 juga diperkirakan masih didominasi oleh sektor informal (koperasi dan UKM) dengan proporsi sebesar 66,74 persen pada 2011 dan sebesar 66,58 persen pada 2012. Sedangkan kesempatan kerja pada sektor formal diperkirakan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga proporsinya pada 2011 hanya sebesar 33,26 persen dan sebesar 33,42 persen pada 2112.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, jumlah koperasi mengalami peningkatan sebanyak 5,7 persen dari 177.482 unit pada 2010 menjadi 187.598 unit pada 2011. Jumlah anggota koperasi aktif juga meningkat 0,96 persen dari 30,5 juta orang pada 2010 menjadi 30,8 juta orang pada 2011. Perkembangan ini berdampak positif bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 4,99 persen dari 358.768 tenaga kerja pada 2010 jadi 376.680 tenaga kerja pada 2011. Sementara itu, jumlah UMKM pada 2011 diperkirakan menembus angka 55,21 juta unit dengan sebagian besar (54,6 juta) merupakan usaha mikro, sedangkan usaha kecil sebanyak 602.195 unit dan usaha menengah 44.280 unit. Penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 101,72 juta orang atau meningkat 3,55 dibanding 2010 sebanyak 99,401 juta orang.

“Hal ini menunjukkan sektor koperasi dan UMKM tetap menjadi kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Ratusan juta masyarakat Indonesia terlibat di sektor ini. Untuk itu, pemberdayaan sektor koperasi dan UMKM tetap menjadi prioritas kami ke depan,” kata Sjarifuddin Hasan di Jakarta, kemarin.

Unggulan dan Prioritas

Menurut Sjarifuddin, sesuai rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2011-2014, maka pemberdayaan diarahkan pada peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM (K-UMKM). Hal ini disertai dengan peningkatan akses pada sumber daya produktif, pengembangan produk dan pemasaran, serta peningkatan daya saing K-UMKM.

Untuk mendukung upaya pemberdayaan K-UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan program-program unggulan, seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pada 2011 ini, realisasi penyaluran KUR diperkirakan mencapai Rp 27 triliun dengan 1,8 juta debitur atau melebihi target sebesar Rp 20 triliun, sehingga secara akumulatif realisasi penyaluran KUR dari sejak 2008-2011 sebesar Rp 60,97 triliun kepada 5,6 juta debitur.

Pada 2012, penyaluran KUR pada 2012 ditargetkan dapat mencapai Rp 30 triliun dengan jangkauan debitur yang lebih luas ke seluruh Indonesia. Peningkatan nilai dan cakupan debitur KUR ini diiringi dengan penambahan bank penyalur. Selain bank-bank BUMN serta 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini sudah menyalurkan KUR, pada 2012 juga akan bertambah 13 BPD lagi.

Di lain pihak, di samping membina K-UMKM yang ada, Kementerian Koperasi dan UKM juga berupaya menciptakan wirausahawan baru yang tentunya akan menambah jumlah pelaku UMKM. Mengacu pada Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilaksanakan program pelatihan nasional kewirausahaan (PNK) yang diikuti sebanyak 2.094 orang. Selain itu, program magang nasional bagi pemuda yang sudah diikuti sebanyak 250 orang pada 38 perusahaan di Jabodetabek.

Masih dalam upaya pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM juga terus mendorong pembentukan one village one product (OVOP). Pada 2011, diluncurkan delapan produk unggulan daerah, di antaranya jeruk kalamansi di Bengkulu, batik tulis di Pacitan (Jawa Timur), nanas di Kota Prabumulih (Sumatera Selatan) serta bordir di Kota Tasikmalaya (Jawa Barat) dan kopi organik di Kabupaten Tanggamus (Lampung).

“Program revitalisasi pasar tradisional, pedagang kaki lima (PKL), serta toko koperasi yang tergolong UMKM juga terus dilakukan,” tutur Sjarifuddin Hasan.

Pada 2011 telah dilakukan revitalisasi pasar tradisional sebanyak 36 unit yang tersebar di 28 provinsi (36 kabupaten/kota). Selain itu juga dilakukan penataan kawasan PKL melalui bantuan sosial sebesar Rp 10,5 miliar ke 31 koperasi di 31 kabupaten/kota (25 provinsi) dengan melibatkan sebanyak 1.474 PKL. Penataan toko koperasi modern (UKM Mart) dalam rangka meningkatkan daya saing juga dilaksanakan dengan memberikan bantuan untuk 48 koperasi di 22 provinsi dengan nilai Rp 5,124 miliar.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan progra-program pemberdayaan K-UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM juga bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya serta sejumlah BUMN. Kerja sama itu terkait pembiayaan serta pelatihan kerja, produktivitas, maupun manajemen pemasaran. Kerja sama dilakukan terkait dengan kesamaan visi untuk memberdayakan dan peningkatan kinerja K-UMKM.

Upaya pemberdayaan sektor K-UMKM juga terkait dengan promosi dan pengembangan pasar produk. Kementerian Koperasi dan UKM sudah memfasilitasi pameran dan temu bisnis internasional dengan melibatkan 146 K-UMKM pada 14 ajang pameran internasional di 11 negara.

Selain itu juga ada pameran berskala internasional di dalam negeri, seperti International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA), Trade Expo Indonesia (TEI), ASEAN Women Cooperatives and SMEs Expo 2011 serta World Batik Summit 2011, termasuk SMEsCo UKM Festival 2011 di SME Tower (Jakarta).

Tumbuh dan Berkembang

Di lain pihak, pembinaan khusus untuk koperasi yang termasuk UMKM ini, menurut Sjarifuddin Hasan, juga terus dilakukan. Program ini arahkan untuk mendorong koperasi tumbuh menjadi badan usaha skala besar yang tercermin dari peningkatan aset, omzet, dan anggota. Peningkatan skala ini menunjukkan kemampuan dan profesionalisme koperasi sebagai badan usaha, sekaligus menjadi contoh dan penghela bagi koperasi lain.

Saat ini sudah teridentifikasi 98 koperasi dari 33 provinsi. Ini termasuk revitalisasi usaha koperasi unit desa (KUD). Selain itu juga dilaksanakan program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop). Program ini dalam rangka memasyarakatkan serta membudayakan koperasi ke masyarakat.

Terkait dengan hal ini, ekonom UGM Revrisond Baswir mengatakan, meski disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia, peran koperasi dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan. Saat ini harus dijadikan momentum untuk merevitalisasi peran koperasi sekaligus mendongrak kinerjanya.

Karena itu, harus ada pelurusan citra atau yang lebih dikenal sebagai tindakan revitalisasi terhadap koperasi. Jika langkah ini tidak secepatnya dilakukan, maka koperasi bisa hilang dari Indonesia.

“Kalau dulu koperasi menjadi soko guru ekonomi, sekarang juga menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang menjelaskan tentang Perkoperasian,” ucapnya.

Untuk itu, anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina koperasi justru harus ditingkatkan. Kementerian ini memiliki peran strategis untuk mengembangkan ekonomi berbasis koperasi. Masalah yang dihadapi koperasi berupa permodalan, manajemen, dan kapasitas SDM yang harus diatasi dengan solusi yang komprehensif. Namun, bukan hanya terkait modal, melainkan juga membangun keterkaitan usaha antara koperasi dan sektor usaha lainnya, termasuk perusahaan besar.

Permasalahan yang dihadapi koperasi ini menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelesaikannya. Apalagi, sumbangsih koperasi, termasuk UMKM, terhadap perekonomian nasional sudah jelas. K-UMKM tidak hanya menjadi penghela, tetapi juga penyelamat ekonomi nasional pada saat diterpa dampak krisis. Terus eksis dan terus menyerap tenaga kerja serta memberi makan ratusan juta penduduk Indonesia.

3. Koperasi Bank Sampah, Solusi Masalah Sampah di Ibu Kota

TAHUKAH Anda, sebanyak 9 juta populasi penduduk Ibu Kota DKI Jakarta mampu menghasilkan 6.000 ton sampah setiap hari? Jika tidak dikelola dengan benar, maka bisa Anda bayangkan berapa banyak gunungan sampah tersebut dapat mengakibatkan banyak musibah seperti banjir, penyebaran penyakit, polusi dan lain-lain.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk melalui Yayasan Unilever Indonesia (YUI) memperkenalkan Koperasi Bank Sampah, yang baru-baru ini diresmikan kepada sejumlah media yang diundang untuk berkunjung langsung ke Koperasi Bank Sampah Delima Mandiri, bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, Senin (21/2/2011).

Koperasi Bank Sampah merupakan sebuah konsep pengumpulan sampah kering, seperti karton, majalah, kaleng, dan sampah plastik yang sudah terkoordinasi dan memiliki jaringan kerja dengan para pelapak sampah di area tertentu.

“Masalah sampah yang dihadapi kota Jakarta adalah masalah kita bersama, untuk itu perlu dicari jalan keluarnya bersama-sama. Konsep Bank Sampah membantu menyadarkan masyarakat betapa sampah memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga mereka lebih peduli untuk mengelolanya. Mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan sampah sebagai barang yang dapat digunakan kembali dan bernilai ekonomis,” kata Sinta Kaniawati, General Manager Yayasan Unilever Indonesia yang ditemui di Jalan Delima III Rt 013/Rw 03 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Awalnya, Koperasi Bank Sampah lahir dari program “Jakarta Clean and Green” pada 2007 yang dijalankan YUI bersama Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. Suatu program yang mengedukasi masyarakat mengelola sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Dan tahun 2010, Koperasi Bank Sampah resmi dibentuk dan mempunyai badan hukum.

Memiliki tiga keuntungan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam kurun waktu tujuh bulan saja, 10 Koperasi Bank Sampah telah berhasil mereduksi lebih dari 14 ribu kilogram sampah dan mengumpulkan pendapatan bagi masyarakat sebanyak Rp23.699.710.

“Warga sangat antusias dengan program ini. Malah mereka terbiasa berbondong-bondong menimbang sampah yang telah mereka pilah-pilah sendiri di rumah setiap Jumat. Setiap jumlah timbangan akan ditulis pada buku tabungan sampah yang mereka bawa untuk dikemudian hari ditukarkan dengan uang. Bagi warga, sampah ibarat uang yang tertunda. Sementara sampah rumah tangga seperti sayuran kami fermentasikan untuk kompos cair dan bubuk yang kami jual kembali. Sehingga setiap bulannya dari Koperasi Bank Sampah dapat menghasilkan Rp400 ribu-Rp450 ribu bersih,” ungkap Bapak Prakoso, Ketua Paguyuban Jakarta Timur.

Sementara itu, salah satu warga Malaka Sari bernama Sariem (65) merasa senang dapat membantu pemerintah mengurangi sampah.

“Meski masih baru-baru ini saja saya bergabung, tapi senang sudah dapat membantu pemerintah dalam mengurangi sampah. Kamipun tidak terbebani dan mengejar target harus mengumpulkan berkilo-kilo sampah, karena pada dasarnya hal ini hanya untuk mengurangi sampah di rumah dan lingkungan. Kami terbiasa menimbang sampah setiap Jumat pukul 09.00 hingga 11.00,” tuturnya.

Tak hanya di Jakarta Timur saja, Koperasi Bank Sampah akan diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya.

“Kami harap dalam waktu dekat program ini dapat diikuti oleh wilayah-wilayah lain di Jakarta,” tutup Sinta.

4Kasus Dugaan Penggelapan Uang Koperasi Deltomed Sebesar Rp. Rp.221 Juta di tangani oleh Satreskrim Polres Wonogiri

Uang milik koperasi perusahaan jamu itu diduga di gelapkan oleh karyawannya sendiri, Agus Heri Mulia (49) warga Kaloran RT 01 RW 05 Giritirto Wonogiri. Agus   adalah karyawan bagian keuangan (bendahara) Koperasi tersebut.

Kasus tersebut di laporkan oleh pengurus baru Koperasi itu. Sementara Agus adalah karyawan pengurus lama. Terungkapnya kasus tersebut ketika terjadi peralihan pengurus baru ke pengurus lama.

Dalam pembukuan data keuangan ada dan lengkap tertulis dalam laporan pertanggungjawaban. Tetapi faktanya ada angka uang ratusan juta tidak ada ujudnya. Setelah di audit ternyata kas koperasi kehilangan uang sebanyak Rp.221 Juta.

Setelah di lacak terungkap uang ratusan juta itu di gunalan oleh pengurusnya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pengurus lain.

Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika melalui Kasatreskrim AKP Sugiyo menegaskan, perkara itu dilaporkan sejak awal 2011 lalu. Modusnya, pelaku menggunakan uang koperasi sedikit demi sedikit. Di lakukan sejak tahun 2005 hingga 2010. Setelah terungkap pengurus baru melaporkan ke Polisi.

“Penyidikan tahap pertama sudah kelar. Berkas  tahap ke satu sudah kita kirim ke Kejaksaan. Pelaku kita jerat pasal 379 KUHP tentang penggelapan dengan menggunakan jabatanya,” kata Kasatreskrim Sugiyo. Polisi juga menyita barang bukti berupa buku laporan dan catatan pembukuan keuangan koperasi.

 

Pelaku sejauh ini tidak di tahan. Namun polisi tidak menjelaskan alasannya. Tersangka menurut Sugiyo masih tetap bekerja sebagai karyawan Deltomed. Saksi yang diperiksa pengurus koperasi. Sementara saksi saksi lain yakni para pengurus Koperasi juga sudah di periksa.

“Tersangka hanya ada satu orang. Saat ini masih kita periksa, dia kita ancam 4 tahun kurungan” tandas Sugiyo. Tersangka saat di periksa tidak membantah. Dia hanya tersenyum sembari mengulurkan tangan meminta berjabat tangan dengan wartawan ini.

5. BPKB Mobil Mewah Berhasil Disita Dari Sebuah Koperasi

Petugas Reskrim Polres Semarang, Jawa Tengah, menyita bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) mobil mewah yang diduga palsu dari seorang tersangka yang dijadikan agunan pinjaman di sebuah koperasi.

Keterangan dari Polres Semarang, Selasa, menyebutkan polisi menangkap seorang tersangka ALR (28), warga Griya Sinar Mutiara Kluster Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Kapolres Semarang AKBP IB Narendra didampingi Kasat Reskrim AKP Agus Puryadi di Ungaran mengatakan, selain menyita BPKB yang diduga palsu, aparat sampai saat ini masih mengembangkan kasus itu.

Terbongkarnya kasus pemalsuan BPKB itu setelah pihaknya menerima laporan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primadana Ungaran, Kabupaten Semarang, yang merasa ditipu oleh ALR yang menjadi nasabahnya.

Awalnya, ALR mengajukan pinjaman ke KSP tersebut Rp250 juta dengan jaminan BPKB mobil mewah Mitsubishi Pajero sport. Diduga ALR memanfaatkan keteledoran petugas koperasi, sehingga tanpa mengecek terlebih dahulu langsung mencairkan pinjaman tersebut.

Pihak koperasi baru tahu BPKB itu palsu, setelah mengecek ke Ditlantas Polda Jateng di Semarang. BPKB itu diduga palsu pada stempel tertera nama Polres Gunungkidul Polda Jateng. Padahal, harusnya Polres Gunungkidul masuk wilayah Polda DI Yogyakarta.

Selain itu, pejabat yang menandatangani BPKB itu Kapolresnya berpangkat AKBP, tetapi di BPKB tersebut kapolres yang menandatangani berpangkat Kombes.

Di hadapan petugas, tersangka ALR mengaku BPKB tersebut milik temannya WS yang berutang Rp425 juta kepadanya. Karena WS tak bisa membayar menyerahkan BPKB mobil Pajero kepadanya. Kemudian oleh ALR, BPKB tersebut dipinjamkan ke koperasi.

Polres Semarang hingga kini masih mengembangkan kasus pemalsuan itu, karena diduga masih ada tersangka lainnya. “Masih dikembangkan karena masih ada pelaku lain yang belum tertangkap,” katanya.

6. Kejaksaan Bongkar Korupsi Rp 350 Juta di Koperasi Bina Sepakat Pemalang

Kasus korupsi dana modal awal padanan (MAP) Rp 350 juta di Koperasi Bina Sepakat Unit Comal Pemalang dibongkar Kejaksaan Negeri.Instansi itu kini menahan Ketua Koperasi Sl sebagai tersangka dan menahan barang bukti mobil dan barang-barang toko.

Kasus itu menjadi perhatian publik karena disebutkan bahwa Kasubdin Koperasi S Sanjaya terlibat. Namun, setelah ada klarifikasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Muchidin SH, pejabat tersebut baru sebagai saksi, bukan tersangka.

Kajari menyebutkan, pihaknya mulai menyidik kasus itu pada 23 September 2004 setelah menerima laporan masyarakat. Pemeriksaan terhadap tersangka, sejumlah saksi, dan dokumen-dokumen koperasi, menunjukkan adanya indikasi kuat tindak korupsi di koperasi itu.

Dia menjelaskan, Koperasi Bina Sepakat Unit Comal mendapatkan dana MAP pada Desember 2003 dari Meneg Koperasi melalui Subdin Koperasi Pemalang Rp 350 juta.

Berdasarkan proposal dana tersebut seharusnya digunakan untuk anggota koperasi yakni 20 perajin konveksi dan tenun yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Setiap anggota berdasarkan proposal menerima minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 20 juta. Namun, realisasinya tidak seperti yang direncanakan semula dan banyak penggunaan dana yang menyimpang, ujar Kajari didampingi Jaksa Pidana Khusus Fachrurozi SH, kemarin.

Dari dana Rp 350 juta, yang digunakan anggota koperasi sebagai bantuan modal dengan bunga lunak Rp 140 juta lebih. Perinciannya, diterima perajin konveksi sekitar Rp 83 juta dan perajin tenun ATBM Rp 63 juta. Sisanya tak jelas penggunaannya.

Palsu Tanda Tangan
Kesalahan lain yang dilakukan tersangka adalah memalsu tanda tangan Ketua Primer Koperasi Bina Sepakat Kustoro dan sejumlah anggota.

Karena ada pemalsuan tanda tangan itu, dana MAP bisa dicairkan ke rekening bank milik Sl. Padahal, seharusnya dana dimasukkan melalui rekening Ketua Koperasi Primer.

Sebelum ditahan, Sl diperiksa di Kantor Kejaksaan di Jalan Pemuda pada Senin lalu (27/9). Dia diperiksa tujuh jam, yakni dari pukul 10.00 hingga 17.00. Setelah ada indikasi kuat telah melakukan tindak korupsi, dia langsung ditahan dan dititipkan di rumah tahanan (rutan).

Menurut Fachrurozi, SL ditahan setelah memenuhi persyaratan menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan lari. Sementara itu, pengamanan terhadap barang bukti berupa mobil Panther tahun 1994 E-1826-KD dan barang-barang toko Koperasi Bina Sepakat dilakukan pada Selasa malam (28/9).

Nilai Panther ditaksir Rp 40 juta-Rp 50 juta, sedangkan barang-barang toko berupa bahan baku konveksi dan tenun belum jelas nilainya karena belum dihitung. Semua barang bukti itu kemarin sudah ditahan di kantor kejaksaan.

Pemeriksaan terhadap kasus tersebut hingga kemarin belum selesai. Dari 15 saksi baru diperiksa 10 orang termasuk Kasubdin Koperasi S Sanjaya. Sisanya akan dipanggil bergantian dan diperkirakan pada Oktober berkasnya dilimpahkan ke pengadilan.

Kasubdin Koperasi Sanjaya ketika dimintai konfirmasi mengatakan, dirinya sudah diperiksa kejaksaan berkaitan kasus itu. Namun, dia hanya sebagai saksi bukan tersangka. Adapun keterlibatannya meminjam uang kepada Sl adalah persoalan pribadi dan kini sudah lunas. Ketika meminjam uang dia menggunakan agunan dengan bunga 1%/bulan.(sf-42e)

Kronologi Kasus Koperasi Bina Sepakat
Awal Agustus 2004, Kejaksaan Negeri Pemalang menerima laporan dari masyarakat dan langsung ditindaklanjuti dengan mengumpulkan data-data.

Awal September 2004, setelah data lengkap Kejaksaan mulai melakukan penyidikan kepada pihak-pihak terkait.

23 September 2004, Kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kasubdin Koperasi S Sanjaya.

27 September 2004, Ketua Koperasi Bina Sepakat Unit Comal Sl diperiksa dari pukul 10.00 hingga pukul 17.00. Pukul 17.00 lebih Sl ditahan dan dititipkan di rutan.

28 September 2004, pukul 19.00 barang bukti mobil Panther dan isi toko koperasi diangkut ke Kejaksaan.

7. Peran Koperasi Ditunggu Untuk Perangi Rentenir

Berita tentang Nono Suarno (51) warga Jalan Cikungkurak RT 2 RW 6 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay-Bandung ini membuat kita mengelus dada. Bagaimana tidak…, warga miskin ini terpaksa menginap di tahanan polisi sejak 21 Nopember lalu. Bahkan mendapat ancama hukuman 5 tahun penjara. Padahal masalahnya sepele, ia terpaksa memukul sang rentenir karena tersinggung omongannya.

Permasalahan itu berawal ketika Nono berhutang pada Muler sang rentenir. Hutangnya juga tidak besar, Cuma Rp100 ribu yang diangsur Rp 5 ribu perhari selama 25 hari. Pada hari ke 15 Nono nampaknya betul-betul sudah tidak punya uang untuk membayar angsuran tersebut. Tapi si Muler tidak mau tahu dan terus mengata-ngatai. Akibatnya Nonopun tersinggung dan memukulnya dan berlanjut dengan perkelahian. Tapi Muler tidak terima dan melapor ke Polsek Babakan Ciparay. Anggota Polisipun menjemputnya yang kemudian langsung menjebloskan bapak delapan anak itu ke sel lebih dari 60 hari sebagaimana ketentuan. Akibat ditahan, kondisi ekonomi keluarga Nono semakin morat-marit. Istrinya harus pontang-panting untuk menutup kebutuhan keluarga.

Begitu kasus ini dipublikasikan berbagai media, simpatipun datang diantaranya dari Wakil Bupati Kota Bandung yang langsung menjenguknya. Dalam pernyataanya Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengatakan Pemkot Bandung akan membatasi ruang gerak rentenir dengan kembali memfungsikan koperasi simpan pinjam. Agar kasus Nono tak terulang lagi.

Menurut Ayi dari hasil pertemuan pejabat Pemkot yang melibatkan perwakilan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan, PD BPR, dan asisten 2 bidang ekonomi, diputuskan untuk mengaktifkan kembali koperasi simpan pinjam di setiap kelurahan dan kecamatan. Pertemuan itu digelar usai mengunjungi istri Nono di di Jalan Cikungkurak RT 2 RW 6 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Jumat (18/2/2011) lalu.

Peristiwa yang menimpa Nono, juga banyak terjadi dibarbagai wilayah. Karena miskin, akhirnya justru terjebak hutang pada rentenir. Karena memang rentenir menjanjikan kemudahan dalam memberikan hutang. Biasanya si rentenir yang terkadang juga menggunakan nama koperasi itu hanya menyaratkan copy KTP untuk bisa mendapat pinjaman. Bahkan kalau sudah kenal, syarat itupun diabaikan. Tapi masalahnya kemudian bunga yang dikenakan cukup besar. Pada kasus Nono misalnya, bunga yang dikenakan sebesar 25% dalam waktu tidak sampai satu bulan. Modusnya ada yang harian dan ada pula yang mingguan. Tapi rata-rata bunga yang dikenakan berkisar antara 20% hingga 30%. Untuk rentenir yang perorangan lebih serem lagi, begitu tidak mampu membayar maka pinjaman akan terus membesar. Bahkan sampai-sampai bunga yang dikenakan melebihi pokoknya. Di pedesaan tidak jarang terjadi, suatu keluarga kehilangan asset tanahnya karena berhutang pada rentenir.

Maka cukup menggembirakan bila kemudian Pemkot Bandung berupaya menghidupkan kembali koperasi simpan pinjam setelah belajar dari kasus Nono. Hal serupa nampaknya juga patut ditiru oleh daerah lainnya. Di Jawa Timur, upaya memberantas rentenir tersebut dilakukan sejak Gubernur Soekarwo menjabat, dengan menumbuhkan koperasi disetiap desa. Tapi dari gerakan menumbuhkan koperasi disetiap desa untuk mempersempit ruang rentenir juga perlu diwaspadai. Jangan-jangan nantinya koperasi-koperasi tersebut juga beroperasi sebagaimana rentenir. Karena terobsesi untuk meraih keuntungan yang besar. Disinilah pembinaan harus diintensifkan agar lembaga – lembaga yang baru dibentuk itu tidak meninggalkan jatidiri koperasi.

Dalam hal keanggotaan misalnya, yang dilayani haruslah anggota. Begitu pula anggota bukan hanya diposisikan sebagai nasabah tapi juga sebagai pemilik koperasi. Hal ini diemplementasikan dengan diadakannya rapat anggota. Di Rapat Anggota inilah anggota ikut memberikan kontribusi dalam pengelolaan koperasinya. Termasuk dalam hal ini keputusan tentang berapa besar bunga atau jasa yang harus dikenakan.

Syukur-syukur kalau mau menerapkan system tanggung renteng. Tentu pengelolaan anggota bisa lebih mudah. Karena dalam penerapan system tanggung renteng, anggota dihimpun dalam kelompok-kelompok. Dikelompok inilah dialog intens antar anggota dan antara koperasi dengan anggota bisa dilakukan. Sehingga anggota benar-benar bisa diperankan sebagai subyek dalam pengelolaan koperasi. Melalui kelompok itu pula, pemberdayaan anggota bisa dilakukan. Sehingga, cepat atau lambat, anggota bisa menapaki kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan pengembangan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini koperasi yang memfasilitasi.

8. Buronan Kasus Korupsi

Dwi Setio alias Theo, ketua Koperasi Hidup Baru Balikpapan

TERSANGKA kasus bantuan dana bergulir koperasi dan MAP dari APBN tahun 2004 senilai Rp 1,35 miliar. Theo kabur sekitar tahun 2006 setelah ditetapkan sebagai tersangka di Kejari Balikpapan, dan prosesnya kini tahap penuntutan.

Rusdianata, mantan Kasi Intensifikasi PBB di BPKD Kukar

TERSANGKA kasus kegiatan fiktif intensifikasi PBB Kukar tahun 2008 yang ditengarai merugikan negara Rp 9 miliar. Dia kabur tahun 2010 setelah ditetapkan sebagai tersangka di Kejati Kaltim.

Farhat Asmi, kontraktor

TERSANGKA kasus pengadaan buku di Disdik Kukar tahun 2009 senilai Rp 4 miliar. Putra mantan Kadisdik Kukar Abdul Mutalib ini kabur tahun 2010 setelah ditetapkan sebagai tersangka di Kejari Tenggarong.

Mahmuddin Zaini, mantan Kadis PU dan Kimpraswil PPU

TERPIDANA1 tahun penjara dalam kasus proyek bendungan intake PDAM dan pengadaan genset di Lawelawe tahun 2003 senilai Rp 527 juta. Dia kabur awal 2011 saat akan dieksekusi oleh Kejari PPU

Park Kye Soon, direktur PT Diastarindo Prime Jakarta

KASUS pengadaan genset Kantor Bupati Kukar, Sekretariat DPRD Kukar, Pendopo, PDAM, dan Pulau Kumala tahun 2002 yang ditengarai merugikan negara lebih dari Rp 9,5 miliar. Dia kabur sekitar tahun 2007 setelah ditetapkan sebagai tersangka di Kejati Kaltim.

Anwar Nasihin, kontraktor pemegang kuasa direktur PT Diastarindo Prime Jakarta

KASUS pengadaan genset Kantor Bupati Kukar, Sekretariat DPRD Kukar, Pendopo, PDAM, dan Pulau Kumala tahun 2002 yang ditengarai merugikan negara Rp 9,5 miliar. Dia kabur sekitar tahun 2007 setelah ditetapkan sebagai tersangka di Kejati Kaltim.

Wahyu Juliansyah, kontraktor

KASUS proyek tahap IV Terminal Kargo Samarinda tahun 2005 dengan kerugian negara Rp 690 juta. Dia kabur sejak ditetapkan tersangka beberapa bulan lalu di Kejari Samarinda.

9. Kasus Korupsi Rp.2,6 Miliar di Serang Segera Disidang

– Pengurus Koperasi KP-RI Koguri, Pandeglang, akan segera disidang di Pengadilan Tipikor PN Serang. Perkara dugaan korupsi dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2008 sebesar Rp 2,6 miliar lebih itu telah dilimpahkan penyidik Kejati Banten ke Pengadilan Tipikor Serang pada Rabu (21/12) lalu.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Serang, Lutfi membenarkan adanya pelimpahan dua berkas dugaan korupsi dana bantuan koperasi itu. Sidang dua perkara itu, lanjut Lutfi, rencana akan digelar pada 29 Desember 2011 dengan agenda pembacaan dakwaan.

“Iya, kita sudah terima dari penyidik Kejati Banten, berkasnya di-split (dipisah dua berkas-red). Rencana sidang perdananya digelar 29 Desember nanti,” kata Lutfi kepada wartawan, Jum’at (23/12).

Lutfi juga mengatakan bahwa ketua pengadilan telah menunjuk ketua majelis hakim untuk menyidangkan dua berkas perkara itu. “Ketua majelis hakimnya Pak Muhammad Yusuf,” ujarnya.

Dirja, jaksa Kejati Banten saat dihubungi membenarkan dirinya ditunjuk sebagai salah satu jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara itu. Dirja mengungkapkan bahwa jaksa yang ditunjuk untuk menyidangkan dua perkara itu gabungan dengan jaksa dari Kejari Pandeglang.

Ditanya apakah empat terdakwa selama penyidikan ditahan, Dirja mengungkapkan, hanya satu terdakwa yang dilakukan penahanan, yakni atas nama Achmad Rozi. Sedangkan tiga terdakwa yang merupakan pengurus koperasi tidak ditahan. “Terdakwa Achmad Rozi ditahan karena alamat tempat tinggalnya tidak jelas sehingga dikhawatirkan melarikan diri, sedangkan tiga terdakwa pengurus koperasi alamat dan pekerjaannya jelas. Mereka kepala sekolah dan guru,” katanya.

Dalam perkara ini, pengurus koperasi KP-RI Koguri, Pandeglang ditetapkan sebagai terdakwanya. Mereka adalah Ketua Koperasi Asep Mamat Narhemat, Sekretaris Eman Sulaeman, dan Bendahara Dulhadi.

Kasus ini bermula ketika Koperasi KP-RI Koguri mendapatkan dana bantuan KPRS Mikro Bersubsidi dari Kemenpera tahun 2008 sebesar Rp 2,6 miliar lebih. Dana bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Namun, dalam pelaksanaannya dana bantuan bersubsidi itu disalahgunakan.

10. Kebutuhan Revitalisasi Koperasi 2012 Rp. 1,75 Triliun

Kementerian Koperasi dan UKM membutuhkan dana sedikitnya Rp1,75 triliun untuk program revitalisasi koperasi di Indonesia yang akan dimulai pada 2012.

Menteri KUKM Syarifuddin Hasan menyebutkan nilai tersebut baru untuk memenuhi kebutuhan bantuan pembiayaan revitalisasi koperasi tidak aktif, yang secara nasional jumlahnya diprediksi lebih dari 35.000 unit.

“Kebutuhan dananya jauh lebih besar dari itu,” ujarnya usai membuka Cooperative dan Halal Fair di Lapangan Gasibu, hari ini.

Menurut dia, koperasi tidak aktif akan menjadi prioritas  program revitalisasi koperasi kementrian pada tahun depan. Kementerian akan menekan jumlah koperasi yang tidak aktif dalam empat tahun ke depan.

“Kalau diasumsikan bahwa koperasi yang tidak aktif secara nasional mencapai 35.000 unit dan masing-masing membutuhkan bantuan Rp50 juta untuk revitalisasi, bisa dihitung berapa kebutuhannya. Itu baru kebutuhan minimal,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementrian KUKM, saat ini jumlah koperasi secara nasional mencapai 186.907 unit, tumbuh 20,1% dibandingkan dengan dua tahun lalu yang jumlahnya mencapai 154.964 unit.

Dari jumlah tersebut, 19% di antaranya dalam kondisi tidak aktif.

Syarif menjelaskan, kementerian akan menggandeng pihak swasta untuk membantu revitalisasi koperasi ini, mengingat anggaran dalam APBN tidak akan mencukupi.

“Selama ini kemampuan APBN hanya bisa menutupi 18% dari kebutuhan. Kementerian belum mengetahui pastinya berapa kebutuhan revitalisasi koperasi,” katanya.

Namun dipastikan, pembahasan anggaran untuk revitalisasi 2012 sudah berlangsung, dan angkanya baru bisa diketahui pada Mei 2012.

Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada 2011 mencapai Rp 1,6 triliun.

 

sumber :

http://www.google.com

http://www.poskota.co.id

http://www.suaraberita.com